Antisipasi dan Bahaya Penurunan Muka Tanah di Jakarta

Antisipasi dan Bahaya Penurunan Muka Tanah di Jakarta
Pertemuan antara Menko AHY dengan Kementerian PU di Kantor Kementerian Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta Pusat, Jum'at, 1 November 2024. (Foto: Dok Kementerian PU)

JURNAL LENTERA, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, melakukan pertemuan, Jum’at, 1 November 2024. Pertemuan yang berlangsung di Kantor Kementerian Infrastrukturdan Pembangunan Kewilayahan ini, membahas terkait respons penurunan muka tanah atau Land Subsidence di Jakarta sekaligus upaya antisipasi bahaya banjir.

Menko AHY mengatakan, pembangunan infrastruktur khusunya Ibu Kota Nusantara (IKN) dan tanggul laut atau Giant Sea Wall menjadi highlight Presiden Prabowo Subianto.

BACA JUGA: Pertemuan Menko AHY dan Menteri PU Bahas Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur

“Wrap up retreat di Magelang tentang infrastruktur khususnya IKN dan Giant Sea Wall. Sore ini kami harap Kementerian PU bisa menjelaskan apa yang sedang dikerjakan, progress, dan tantangan seperti apa. Semangatnya pantai utara Jakarta, Tangerang sampai Bekasi bisa lebih aman karena kita tahu Jakarta mengalami penurunan tanah dan bahaya banjir serta abrasi mengintai setiap saat,” ujar Menko AHY.

BACA JUGA: Dirjen Tata Ruang Diminta Fokus Tuntaskan 2.000 RDTR

Menanggapi hal itu, Menteri PU, Dody, menerangkan proyeksi panjang tanggul dari Cilegon sampai Gresik mencapai 958 km.

“Kami sudah buat Trial 1 dari Tangerang ke Bekasi sepanjang 43 km beberapa tahun lalu dengan grant dari Korea Selatan dan Belanda untuk basic design,” katanya.

Kerja sama Indonesia, Korea Selatan, dan Belanda untuk tanggul laut dimulai pada 2016, dengan pembentukan Trilateral Cooperation. Hal ini bertujuan mengembangkan strategi komprehensif dan business case dalam upaya pemulihan lingkungan pesisir teluk Jakarta.

Sebagai tindak lanjut, pada Februari 2017, dibentuk Project Management Unit NCICD (PMU NCICD). Pada 2020, PMU NCICD bersama trilateral ini menghasilkan Integrated Flood Safety Plan (IFSP) sebagai konsep pengendalian banjir terpadu, dengan fokus pada penyediaan air bersih, peningkatan sanitasi di muara sungai, dan pengendalian banjir.

Untuk penyediaan air bersih Kementerian PU, kata dia, telah menyelesaikan pembangunan SPAM Regional Jatilihur I yang bisa mensuplai air bersih 4.000 liter/detik untuk Jakarta, Bekasi (Kabupaten dan Kota) serta Kabupaten Karawang.

“Saat ini, Kementerian PU tengah menyiapkan konstruksi SPAM Regional Karian Serpong berkapasitas 3.200 liter/detik dan SPAM Regional Djuanda/Jatiluhur II rencana KPBU  berkapasitas 2.054 liter/detik,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, mengatakan untuk sanitasi saat ini tengah dibangun Jakarta Sewerage System Zona 1.

“Zona 1 terletak di Pluit dengan kapasitas 240.000 m3/hari. Progres sekitar 20 persen dan masa pelaksanaan sampai 2027,” jelasnya.

Sedangkan untuk pengendalian banjir dilakukan dari hulu ke hilir. Di hulu, Kementerian PU membangun Bendungan Ciawi dan Bendungan Sukamahi. Keduanya merupakan bendungan kering yang dibangun sebagai pengendali banjir.

Di bagian tengah dilakukan normalisasi Sungai Ciliwung 16 km (sisa 16 km) dan Sudetan Sungai Ciliwung selesai 2023. Pada hilir dilakukan pembangunan Stasiun Pompa Ancol Sentiong selesai pada 2023.

Kemudian pembangunan tanggul pantai dan muara sungai tahap A, yang terintegrasi dengan sistem polder, pompa, saluran kolektor, pintu air serta penataan kawasan (2014-2024).

“Apabila land subsidence di Jakarta terus berlangsung, maka pilihan terakhirnya adalah pembangunan tanggul laut tahap B/giant sea wall sepanjang 21 km. Tanggul laut tahap B ini akan mereduksi area banjir 112.000 m2 dan mengurangi potensi kerugian hingga Rp600 triliun,” katanya.

Laporan : Multazam

Respon (2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *