Arahan Mendagri ke Pemda soal Suksesi Pilkada Serentak 2024

Arahan Mendagri ke Pemda soal Suksesi Pilkada Serentak 2024
Mendagri Tito Karnavian, saat menyampaikan sambutannya pada rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan pilkada di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang berlangsung di Ballroom Phinisi Hotel Claro Makassar, Sulsel pada Rabu, 26 Juni 2024. (Foto: Dok Kemendagri)

JURNAL LENTERA, MAKASSAR – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar memaksimalkan dukungan sarana dan prasarana penyelenggara pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2024. Dukungan tersebut diberikan baik kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Yang penting sukses kegiatannya. Kemudian, satu lagi yang perlu dibiayai adalah yaitu Linmas dan Satpol PP. Linmas maupun Satpol PP ini jumlahnya besar,” ujar Tito, dalam rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan pilkada di wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku yang berlangsung di Ballroom Phinisi Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Rabu, 26 Juni 2024.

BACA JUGA: Mendagri Lantik Tiga Penjabat Gubernur

Ia mengatakan, Pemda dapat menggunakan anggaran reguler maupun Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk membantu kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan pilkada serentak. Bahkan, ia mengaku siap mengeluarkan surat edaran apabila Pemda membutuhkan dasar hukum penggunaan BTT.

Berkaitan dengan pelibatan Satpol PP dan Linmas, menurutnya adalah hal yang penting. Apalagi, Linmas penting karena menjadi satu-satunya petugas keamanan yang boleh secara hukum masuk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Berbeda dengan TNI-Polri yang tidak boleh masuk TPS kecuali ada kejadian tertentu.

BACA JUGA: Mendagri Beri Apresiasi Kinerja TPID Kendalikan Inflasi

“Ini harus dibiayai semua, melalui mana? Melalui dana di Kesbang (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik). Artinya kepala daerah, Sekda, Bappeda, dan BPKAD itu harus mengalokasikan anggaran untuk Satpol PP dan Linmas di Badan Kesbang,” jelasnya.

Di lain sisi, ia juga mendorong Pemda untuk membantu menggencarkan sosialisasi tentang Pilkada yang aman, jujur, dan adil. Hal itu termasuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar menggunakan hak pilih. Sebab, kian tinggi partisipasi pemilih, maka calon terpilih bakal mendapatkan legitimasi yang kuat dari rakyat.

“Sehingga pemerintahannya akan kuat. Sebaliknya, semakin rendah dukungan rakyat, kurang kuat juga pemerintahannya. Tolong bisa di follow up di daerah masing-masing,” tandasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Hadi Tjahjanto, yang menjadi pembicara kunci. Selain itu, hadir pula narasumber lainnya, yaitu Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari, bersama Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan Komjen Pol Mohammad Fadil Imran, serta Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II Marsekal Madya TNI Muhammad Khairil Lubis. Bahkan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Selain itu, turut hadir kepala daerah se-Pulau Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Baik secara virtual maupun langsung. Begitu juga dengan KPUD dan Bawaslu daerah.

Laporan : Multazam

Respon (3)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *