JURNAL LENTERA, PALU – Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) memetakan kerawanan tempat pemungutan suara (TPS) pada pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan digelar pada 27 November 2024.
Kapolda Sulteng Irjen Popl. Dr. Agus Nugroho menyebutkan, pihaknya telah memetakan kerawanan dari total keseluruhan TPS pada pilkada serentak sebanyak 5.349.
Dari jumlah tersebut, kata dia, ada sebanyak 4.515 TPS kurang rawan, 736 TPS rawan, 85 TPS sangat rawan, dan 13 TPS khusus.
Ia mengungkapkan, indeks potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pilkada berdasarkan analisa Baintelkam Polri diantaranya adalah adanya dugaan ketidaknetralan penyelenggara pilkada, kekurangan dan tertukarnya surat suara, keterlambatan logistik ke lokasi TPS, praktek money politik, titik lokasi TPS yang jaraknya berjauhan, serta adanya isu SARA yang berpotensi terjadinya konflik horizontal.
BACA JUGA: Gubernur Sulteng Singgung Netralitas ASN Menjelang Pilkada 2024
“Bahkan, adanya penyelenggara pemilu dan personel pengamanan yang sakit maupun meninggal dunia,” ujar Agus Nugroho, saat menyampaikan sambutannya pada rapat koordinasi lintas sektoral yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Palu, Kamis, 25 Juli 2024.
Ia mengatakan, dalam rangka pengamanan pilkada serentak 2024, Polda Sulteng bersama Polres maupun Polrestas jajaran melaksanakan operasi kepolisian mandiri kewilayahan, yakni Mantap Praja Tinombala 2024.
BACA JUGA: Arahan Mendagri ke Pemda soal Suksesi Pilkada Serentak 2024
Tujuannya, untuk mnemberikan jaminan rasa aman terhadap seluruh rangkaian kegiatan pelaksanaan pilkada serentak di Sulteng.
Dalam pelaksanaan operasi Mantap Praja Tinombala 2024, kata dia, Polda Sulteng dan Polres maupun Polresta jajaran menyiapkan sebanyak 9.448 personel Polri. Terdiri dari personel Polda Sulteng sebanyak 3.880 orang dan Polres maupun Polresta jajaran 5.568 orang.
“Dalam rangka pengamanan pilkada serentak tahun 2024, rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyamakan persepsi, menyelaraskan rencana tindakan dan meningkatkan keterpaduan antara TNI, Polri, penyelenggara pilkada, pemerintah daerah maupun masyarakat,” katanya.
Laporan : Moh. Reza Fauzi
