JURNAL LENTERA, JAKARTA – Pemerintah dan DPR RI menyepakati Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) 27 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang kabupaten/kota dibahas lebih lanjut. Plt Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyatakan, 27 RUU ini merupakan tahap pertama dari paket 254 RUU tentang kabupaten/kota yang disiapkan Komisi II DPR RI dalam rangka penguatan otonomi daerah dan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
BACA JUGA: Puan Tetapkan Revisi UU Desa Jadi RUU Inisiatif DPR
27 RUU tersebut, kata dia, untuk tingkat kabupaten terdiri dari RUU tentang Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Tengah, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Barat, Aceh Selatan, Langkat, Karo, Deli Serdang, Asahan, Labuhanbatu, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Simalungun, Nias, Bangka, dan Belitung. Sementara untuk tingkat kota, terdiri dari RUU tentang Kota Banda Aceh, Binjai, Medan, Tebing Tinggi, Tanjungbalai, Pematangsiantar, Sibolga, dan Pangkalpinang.
Pada prinsipnya, pemerintah menghormati dan menghargai inisiatif DPR RI yang mengusulkan 27 RUU tentang kabupaten/kota. Pemerintah juga sepakat untuk membahas lebih lanjut 27 RUU tentang kabupaten/kota dengan pokok pembahasan alas hukum, cakupan wilayah, dan karakteristik daerah.
Selain itu, penyusunan DIM 27 RUU tentang kabupaten/kota didukung oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri.
BACA JUGA: DPR Sahkan RUU Kesehatan Jadi UU
“Terutama terkait dengan verifikasi urutan cakupan wilayah kabupaten/kota, verifikasi penulisan nama kabupaten/kota dan nama cakupan wilayah kabupaten/kota, verifikasi batas daerah kabupaten/kota, serta pembuatan peta wilayah,” ujar Tomsi, dalam rapat panitia kerja pembahasan DIM 27 RUU tentang kabupaten/kota di ruang rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa, 21 Mei 2024.
“Kiranya dalam rapat panitia kerja ini pembahasan 27 DIM RUU kabupaten/kota usul inisiatif DPR RI dapat berlangsung dengan lancar,” kata Tomsi menambahkan.
Rapat ini dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal. Selain itu rapat ini, juga dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), serta Pimpinan Komite I DPD RI.
Laporan : Moh. Reza Fauzi
Respon (1)