JURNAL LENTERA, JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, mengajak pemerintah daerah (Pemda) untuk memperkuat komitmennya dalam mendukung kebijakan lingkungan hidup, terutama dalam aspek pendanaan.
Ia menyoroti kondisi iklim global yang semakin memprihatinkan. Mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal PBB dua tahun lalu yang menggambarkan situasi terkini dengan ungkapan, “Selamat tinggal global warming, selamat datang global boiling” yang menurutnya menggambarkan keseriusan krisis iklim yang tengah dihadapi dunia.
“Angka-angka yang ada sudah menunjukkan betapa besar dampaknya, dan kita harus memiliki kesadaran yang sama dengan para aktivis global,” ujar Bima dalam konferensi nasional pendanaan ekologis bertajuk Memperkuat Tata Kelola Sumber Daya Alam Berkelanjutan dan Pendanaan Inovatif di Daerah: Peran Strategis Kemendagri dalam Agenda Perubahan Iklim di salah satu hotel di Jakarta, Selasa, 5 Agustus 2025.
BACA JUGA: Mendagri Tekankan Pentingnya Distribusi dan Subsidi Transportasi untuk Stabilkan Harga Beras
Ia menekankan pentingnya peran generasi muda dalam memperjuangkan isu lingkungan. Ia mencontohkan aktivis muda Greta Thunberg yang berani mengkritik para pemimpin dunia atas kegagalan mereka dalam menangani perubahan iklim.
BACA JUGA: Mendagri Dorong Pemda Bebaskan BPHTB dan PBG Sukseskan Program Tiga Juta Rumah
Di tingkat lokal, ia juga memberikan apresiasi kepada kelompok pemuda seperti Pandawara yang berperan aktif melalui media sosial dalam menyuarakan isu-isu lingkungan.
Ia mengingatkan, jika pembangunan ekonomi Indonesia tidak mengalami transformasi signifikan, maka target Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai. Sebab dinilai penting inovasi dalam hal hilirisasi energi dan pemahaman tentang perdagangan karbon sebagai langkah penting menuju keberlanjutan.
Terkait pendanaan ekologis, ia mengajak DPRD untuk menyetujui anggaran yang berpihak pada lingkungan. Selain itu pentingnya dukungan dari kepala daerah dalam mewujudkan kebijakan yang berfokus pada keberlanjutan.
Bahkan, ia mengajak Pemda untuk menciptakan gerakan yang lebih nyata dalam mendukung keberlanjutan, seperti Earth Hour dan Car Free Day.
“Ini bukan sekadar event atau simbolis, tetapi harus ada konsistensi dan kebijakan yang berkelanjutan,” katanya.
Ia mengingatkan, penanganan perubahan iklim tidak cukup hanya dengan kegiatan seremonial, melainkan harus mencakup perubahan ekosistem secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir.
“Hal ini sejalan dengan sistem pendataan yang tercatat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk memantau komitmen daerah terhadap pendanaan lingkungan,” pungkasnya.
Dalam acara ini, Wamendagri Bima Arya menyerahkan penghargaan Ecological Fiscal Transfer (EFT) kepada sejumlah Pemda terpilih, seperti Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Siak, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Maros, dan Kota Sabang, sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan mereka dalam mendukung kebijakan lingkungan.
Laporan : Miswar
Respon (1)