Kementerian Permudah Nelayan Dapatkan BBM Bersubsidi

Kementerian Permudah Nelayan Dapatkan BBM Bersubsidi
Menteri BUMN Erick Thohir bersama Menteri Sakti Wahyu Trenggono dan pihak PT Pertamina usai melakukan penandatanganan kerja sama di Kantor KKP di Jakarta Pusat, Kamis, 2 Februari 2023. (Foto: Istimewa)

JURNAL LENTERA, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggandeng Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan PT Pertamina Patra Niaga selaku anak usaha dari PT Pertamina untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi nelayan di Indonesia.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Menteri Sakti Wahyu Trenggono dengan Menteri BUMN Erick Thohir dan Direktur Utama (Dirut) Pertamina PT Patra Niaga di Kantor KKP di Jakarta Pusat, Kamis, 2 Februari 2023.

Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP dengan PT Pertamina Patra Niaga perihal dukungan pengusahaan minyak dan gas bumi di kampung nelayan dan pelabuhan perikanan.

Kerja sama inilah yang akan memenuhi kebutuhan BBM bersubsidi dengan harga terjangkau di lokasi-lokasi tersebut.

Menteri Trenggono menerangkan, kebutuhan bahan bakar nelayan mencapai 3,4 juta kilo liter per tahunnya. Untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan, penyaluran BBM akan dilakukan pada enam zona penangkapan di Indonesia.

BACA JUGA: Menteri Pertanian Pastikan Ketersediaan Beras di Januari-Maret

“Yang pasti kita sudah membuat zona, ada zona satu sampai enam. Ini kita klaster dengan zona tadi, dan pelabuhannya sudah kita tentukan. Ini tentu memudahkan pendataan dan distribusi. Fokus bisa di tempat-tempat tadi, sehingga tidak terjadi pemborosan. Klaster bisa mengontrol pendistribusian,” ujarnya.

BACA JUGA: Manfaat Lalat di Teknologi Pengolahan Sampah Biokonversi

Sinergi antara KKP dan Kementerian BUMN ini diakuinya baru langkah awal untuk mendorong produktivitas para nelayan di Indonesia. Sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

KKP memiliki lima program Ekonomi Biru yang dapat juga disinergikan dengan lini usaha BUMN lainnya.

Lima kebijakan Ekonomi Biru meliputi perluasan target kawasan konservasi perairan, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budidaya ramah lingkungan, pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta penangangan sampah plastik di laut melalui Program Bulan Cinta Laut.

“Yang pasti potensi ekonomi sektor kelautan dan perikanan ini harus dieksplore secara berkelanjutan. Kementerian BUMN memiliki jajaran usaha yang bisa menggarap sektor ini. Sekarang ini pertumbuhan kita cukup bagus, dan mudah-mudahan bisa kita tingkatkan. Kami di KKP siapkan infrastruktur yang ada seperti kebijakan dan regulasi,” jelasnya.

Senada dengan itu, Menteri BUMN Erick Thohir juga menyebut potensi kerja sama lainnya masih terbuka lebar.

Sinergi Kementerian BUMN dengan KKP merupakan bagian dari mendorong pertumbuhan industrialisasi pangan di Indonesia.

“Hari ini baru satu, bagaimana memastikan kesediaan BBM untuk nelayan. Belum bicara budidaya, cold storage. Ini baru pilot project di bawah payung empat diskusi kesepakatan pak Menteri dan saya. Kami selalu menjadi supporting bagi kementerian, dan kami harus memaksimalkan potensi industrialisasi pangan kita terutama hari ini di laut, agar mencapai hasil maksimal,” kata Erick.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengungkapkan, untuk mendukung kebutuhan BBM bersubsidi bagi nelayan akan dilakukan penambahan minimal 30 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di titik-titik yang disepakati bersama KKP.

Saat ini terdapat 387 SPBN yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Sinkronisasi data antara pihaknya, koperasi nelayan, serta KKP juga terus dilakukan untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan terpenuhi dan tepat sasaran.

“Jadi ada tiga hal yang kami akan pastikan untuk kebutuhan BBM bagi nelayan. Pertama adalah ketersediaan. Dari angka tadi yang dibutuhkan sudah masuk dalam kuota 2023. Yang kedua adalah aksesibilitas, ini yang hari ini kita koordinasikan. Serta harga sesuai dan sama di seluruh Indonesia. Dengan digitalisasi kita pastikan subsidi lebih tepat sasaran,” pungkasnya.

Sumber : Humas Kementerian BUMN

Respon (2)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *