JURNAL LENTERA, JAKARTA – Pemerintah menargetkan 53 unit Sekolah Rakyat siap digunakan pada tahun ajaran 2025–2026. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi antara Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf, dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kantor Kementerian PU, Senin, 14 April 2025.
“Rencana pembangunan 53 Sekolah Rakyat sudah melalui tahap survei dan kini dalam proses penyusunan Detail Engineering Design (DED). Target kami, DED rampung pada pertengahan April dan konstruksi dimulai awal Mei,” ujar Menteri PU Dody Hanggodo.
Dody mengatakan, pembangunan Sekolah Rakyat akan menggunakan pendekatan teknologi modern khas Kementerian PU, termasuk aspek ketahanan gempa, efisiensi ruang, dan renovasi bangunan eksisting yang ramah lingkungan.
BACA JUGA: Menteri PU Sebut Pembangunan Sekolah Rakyat di Mojokerto dan Sidoarjo Prioritas Presiden
“Renovasi tidak sekadar menambah toilet atau ruang kelas. Kami akan sesuaikan dengan inovasi teknologi PU,” katanya.
Untuk memastikan pelaksanaan tepat sasaran, Kementerian PU telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sekolah Rakyat yang akan mendampingi perencanaan dan pembangunan secara menyeluruh.
BACA JUGA: Menteri PU soal Kesiapan Arus Balik: Pastikan Pemudik Dapatkan Fasilitas Istirahat Memadai
Mensesneg Prasetyo Hadi, menambahkan pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini ditargetkan mencapai 200 unit, terdiri dari 53 sekolah hasil renovasi dan 147 sekolah baru.
“Saat ini 53 sekolah sudah siap dibangun, tinggal perbaikan karena memanfaatkan bangunan eksisting. Sisanya akan dibangun dari awal dan ditargetkan selesai akhir tahun,” ungkapnya.
Sementara itu, Mensos Syaifullah Yusuf, menyebut lokasi sekolah akan tersebar di seluruh Indonesia, termasuk Sumatra, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, hingga Papua.
“Luas Sekolah Rakyat sesuai arahan Presiden antara 5 sampai 10 hektar, mencakup fasilitas pendidikan terpadu dari SD hingga SMA,” katanya.
Ia mengungkapkan, dua perguruan tinggi, Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA) telah menyatakan komitmennya untuk terlibat dalam pengembangan hingga penyelenggaraan program Sekolah Rakyat.
Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu prioritas nasional dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Kementerian Sosial (Kemensos) diminta untuk turut memetakan sistem keberlanjutan pendidikan di sekolah-sekolah yang dibangun.
“Sekolah ini bukan hanya bangunan, tapi harus menjadi sistem pendidikan yang berkelanjutan dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Laporan : Multazam
Respon (2)