JURNAL LENTERA, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan Sekolah Rakyat, salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengatakan, pentingnya eksekusi yang cepat dan tepat dalam penyediaan lahan, sembari memperingatkan agar tidak menggunakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Program pemerintah apa pun, kita dukung. Begitu juga datanya ada, kita bisa langsung proses. Ambil yang memungkinkan dan bisa digunakan, termasuk yang nanti akan disertipikasi untuk Sekolah Rakyat,” ujar Nusron Wahid dalam rapat koordinasi bersama Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu, 30 April 2025.
Nusron lantas menyoroti pentingnya kejelasan status hukum tanah untuk mencegah konflik di kemudian hari.
BACA JUGA: Pemerintah Kebut Pembangunan 53 Sekolah Rakyat Tahap Pertama
“Apakah itu Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pengelolaan (HPL), atau bentuk lain, harus jelas. Jangan sampai terjadi tumpang tindih aset. Kalau tanah milik Kemensos, tapi bangunan milik lembaga lain, bisa menimbulkan konflik,” tegasnya.
BACA JUGA: Upaya Wujudkan 100 Sekolah Rakyat untuk Masyarakat Miskin Ekstrem
Sementara itu, Mensos Saifullah Yusuf, menyampaikan kebutuhan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat merupakan usulan dari pemerintah daerah. Namun, banyak lahan yang belum memiliki sertifikat resmi.
“Presiden menargetkan jika tanahnya sudah clean and clear, maka pembangunan akan dimulai pada Juli ini. Kami berharap perhatian penuh dari Pak Menteri ATR/BPN untuk mempercepat proses sertifikasi,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Mensos juga menyerahkan dokumen laporan perkembangan Sekolah Rakyat kepada Menteri Nusron.
Program ini menargetkan pembangunan 200 unit sekolah di berbagai jenjang (SD, SMP, SMA), khusus bagi masyarakat kurang mampu, sebagai bagian dari upaya pemerataan akses pendidikan dan pemberdayaan sosial.
Laporan : Multazam
Respon (2)