JURNAL LENTERA, PARIGI MOUTONG – Bupati Parigi Moutong H. Erwin Burase, menegaskan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) setempat akan menggunakan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus meluas di Kecamatan Siniu.
Ia mengatakan, penggunaan dana BTT diperlukan sebagai langkah cepat agar penanganan di lapangan bisa segera dilakukan.
Menurutnya, kondisi medan yang sulit dijangkau armada Pemadam Kebakaran (Damkar) membuat proses pemadaman api harus dilakukan secara manual. Sedangkan api dengan cepat membesar akibat angin kencang. Sehingga berpotensi membahayakan masyarakat maupun petugas yang berada di sekitar lokasi kejadian.
BACA JUGA: Dinkes Parigi Moutong Turunkan Tim Kesehatan Pantau Dampak Asap Karhutla
“Saya sudah melihat langsung kondisi di lapangan, masyarakat masih memadamkan api dengan peralatan seadanya seperti jeriken. Ini sangat berisiko. Sehingga, kita akan siapkan alkon dan selang panjang agar air bisa langsung dialirkan ke titik api,” ujar Erwin usai meninjau lokasi karhutla di Desa Uevolo dan Towera, Kecamatan Siniu, Kamis, 5 Februari 2026.
BACA JUGA: BPBD Parigi Moutong Akan Dirikan Posko Permudah Penanganan Karhutla
Ia menjelaskan, Pemkab Parigi Moutong menyiapkan 50 unit mesin pompa air atau alkon yang akan dipasang di lokasi yang memiliki sumber air. Alat tersebut akan diserahkan kepada kepala desa dan masyarakat untuk digunakan secara bergantian guna mencegah meluasnya kebakaran.
Selain itu, Pemkab juga telah mengajukan permintaan bantuan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Meski telah mendapat persetujuan, bantuan tersebut masih dalam proses administrasi. Untuk mempercepat, Pemkab turut meminta dukungan DPR RI Komisi VIII.
“Alhamdulillah, dari Komisi VIII DPR RI sudah ada yang bersedia membantu secepatnya. Mudah-mudahan dalam satu sampai dua hari ini bantuan bisa tiba di lokasi,” katanya.
Ia juga menginstruksikan camat dan kepala desa agar segera mendata lahan masyarakat yang terdampak kebakaran, termasuk luas lahan, jenis tanaman, serta pemilik kebun.
Pendataan tersebut diperlukan sebagai dasar perhitungan kerugian dan penyaluran bantuan kepada warga.
“Banyak kebun masyarakat yang sebenarnya sudah siap panen, sudah mulai berbuah. Ini tentu sangat merugikan. Pemerintah daerah akan berupaya membantu masyarakat yang terdampak,” ungkapnya.
Berdasarkan laporan posko sementara, luas lahan yang terbakar tercatat sekitar 40 hektare. Namun, hasil pemantauan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah melalui citra satelit memperkirakan luas kebakaran bisa mencapai sekitar 90 hektare.
“Data ini masih kita lakukan cross-check karena tadi malam api kembali meluas. Kita ingin memastikan berapa luas lahan masyarakat yang benar-benar terdampak. Saya juga akan melaporkan perkembangan penanganan karhutla kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk memperkuat koordinasi dan dukungan lintas sektor,” tandasnya.
Laporan : Multazam
Respon (2)