Ia melanjutkan, secara waktu, biasanya untuk questioner tebal membutuhkan paling lama dua jam per responden. Sedangkan untuk questioner tipis, hanya membutuhkan waktu 30 menit, karena banyaknya pertanyaan hanya delapan hingga 10 halaman.
Kemudian untuk setiap surveyor, jumlah sampelnya dibatasi maksimal dua puluh responden. Itu pun responden harus diambil di dua desa.
“Kalau umumnya, survei itu mengambil 10 responden per desa secara random. Jadi, kalau surveyor ini menggunakan questioner tebal, satu desa bisa dibayar Rp500 ribu. Tak banyak yang mendapat dua desa. Kecuali untuk wilayah tertentu yang surveyornya kurang,” jelasnya.
Bicara soal jumlah sampel untuk setiap kali survei, Tara mengaku jumlahnya berbeda tergantung luas wilayah. Misalnya untuk provinsi, paling sedikit 44 desa dan paling banyak 150 desa. Sementara untuk survei yang dilakukan hanya untuk skala kabupaten, jumlah desa yang akan menjadi sampel biasanya hanya 44 desa.
Tara bergabung dalam tim survei mulai dari tahun 2016. Bidang kerjanya dimulai dari menjadi surveyor hingga wakil koordinator wilayah. Saat ini, untuk Pilkada 2024, ia bekerja sebagai spot cehecker di wilayah Kabupaten Sigi, untuk melakukan pengawasan, memastikan bahwa tim surveyor benar-benar turun melakukan survei.
Jumlah penggunaan anggaran survei yang disampaikan oleh Akbar hanya untuk pengambilan sampel. Belum termasuk gaji dari tim kerja lainnya, seperti tim olah data dan tenaga ahli yang melakukan analisis di pusat.
Survei Ditanggung bersama Bakal Calon dan Partai
Dalam survei Pilkada, masing-masing partai punya mekanisme sendiri untuk menentukan pasangan calon yang akan mereka usung. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasdem Sulawesi Tengah misalnya, dalam Pilkada di Sulawesi Tengah, menerapkan kebijakan biaya survei yang ditanggung bersama antara bakal calon dan partai.
Respon (3)