“Hal ini mengakibatkan proses politik yang semestinya dilakukan secara hati nurani kemudian menjadi transaksi bisnis,” kata Ghufron dalam keterangan resmi, Sabtu 18 Sepetember 2022, seperti dilaporkan kompas.com.
Besarnya jumlah biaya yang harus ditanggung para bakal calon kepala daerah tersebut dibenarkan oleh salah satu calon kepala daerah di Parigi Moutong yang tak mau namanya disebutkan. Berdasarkan informasi yang ia dengar dari pasangan calon yang maju pada Pilkada seblumnya, paling sedikit Rp10 miliar yang harus disiapkan para pasangan calon.
“Ya kisarannya begitu. Paling sedikit Rp10 M. Jumlahnya beragam, bisa sampai 20 M,” katanya.
Sebagai gambaran, saat bakal calon mendaftar ke partai politik, mereka harus menyiapkan puluhan juta untuk biaya administrasi pengambilan formulir dan pengembalian. Biayanya bervariasi, tergantung ketentuan masing-masing partai.
“Tidak merata biayanya. Paling tinggi 10 juta. Itu untuk yang mencalonkan sebagi bupati. Kalau wakil, mungkin lebih rendah dari itu. Tapi ada juga yang gratis,” katanya.
Untuk mengatasi besarnya biaya dalam pesta demokrasi, kajian KPK dan LIPI meminta parpol harus menjalankan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). Salah satu di antaranya adalah kejelasan sumber keuangan dan alokasi anggaran.
Oleh karena itu, KPK bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong agar bantuan keuangan parpol yang saat ini senilai Rp 1.000 per suara sah di pusat, Rp 1.200-Rp 1.500 per suara di daerah ditingkatkan.
Laporan: M Sahril
Respon (3)