JURNAL LENTERA, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, berpesan kepada Polri agar dapat menjaga stabilitas keamanan selama tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024.
Ia mengatakan, Polri perlu memperhatikan tahapan-tahapan Pemilu yang dinilai rawan terjadinya gangguan keamanan.
Sehingga, pihak kepolisian harus betul-betul membaca tingkat kerawanan di masing-masing daerah.
Langkah ini dibutuhkan untuk mengatur pembagian personel di setiap daerah.
“Mohon dijaga stabilitas keamanan di semua tahapan Pemilu dan Pilkada di seluruh daerah,” ujar Menteri Tito, saat menjadi narasumber dalam rapat pimpinan (Rapim) Polri 2023, yang dilaksanakan di Grand Ballroom The Sultan Hotel & Residence Jakarta, Kamis, 9 Februari 2023.
Menurutnya, potensi terjadinya suatu acaman perlu didukung dengan melihat melakukan asesmen, asesmen resiko secara detail, daerah yang dianggap prioritas rawan satu, dua, tiga, hingga empat.
BACA JUGA: Mendagri Marah saat Rakor Pengendalian Inflasi
“Nah, yang empat ini bisa digeser untuk membantu yang rawan satu, meskipun sedang melakukan pengamanan Pilkada di daerah itu,” jelasnya.
BACA JUGA: Kemenlu-Kemendagri Berkolaborasi Terbitkan KTP Digital WNI
Selain itu, Polri juga perlu melindungi dan memberikan keamanan kepada semua stakeholder, baik penyelenggara, peserta maupun masyarakat.
Penjagaan terhadap peserta, kata dia, tidak hanya sebatas pada perseorangan, tetapi juga kantor partai politik hingga pengurusnya.
Terutama di daerah rawan, karena dianggap pesaing, bisa saja terjadi tindakan kekerasan.
Ia menekankan, jangan sampai ada masyarakat yang terintimidasi hingga takut menunaikan hak pilihnya.
Masyarakat harus dijamin, bahwa hak untuk memilih itu dilindungi, sehingga partisipasi pemilih menjadi tinggi.
“Mereka harus dibuat nyaman, bahwa mereka dijamin haknya untuk memilih dan akan dilindungi. Sehingga partisipasi menjadi tinggi, untuk legitimasi pemerintahan yang bagus,” terangnya.
Polri juga diharapkan dapat membantu pengamanan distribusi logistik Pemilu, termasuk ke daerah terpencil.
Dia mengaku sangat memahami, bahwa Polri dan TNI selama ini telah banyak membantu dalam pendistribusian logistik Pemilu.
Ia juga berharap, Polri dapat mencegah terjadinya konflik yang bisa merusak kesatuan dan persatuan bangsa.
Terutama terhadap politik identitas dan konflik kekerasan, karena perlu adanya upaya pengendalian suasana yang membuat masyarakat lebih tenang agar polarisasi tak terlalu dalam.
Berbagai upaya membangun stabilitas keamanan ini, tidak hanya diperlukan untuk kelancaran tahapan Pemilu. Namun, langkah tersebut juga untuk menjaga keberlangsungan jalannya pemerintahan yang ada. Sehingga realisasi berbagai program tidak terganggu. Hal ini juga termasuk untuk mendukung ekonomi, agar tetap tumbuh positif sekaligus menjaga inflasi tetap terkendali,” pungkasnya.
Sumber : Humas Kemendagri
Respon (5)