JURNAL LENTERA, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperkuat sistem peringatan dini dan mitigasi bencana hidrometeorologi di Indonesia. Upaya ini menjadi langkah strategis menghadapi meningkatnya potensi bencana akibat perubahan iklim dan kondisi geotektonik yang kompleks.
Hal tersebut disampaikan Kepala BMKG, Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, Ph.D., dalam Rapat Tim Pengawas Bencana DPR RI bersama sejumlah mitra kerja yang membahas evaluasi program dan anggaran tahun 2025 serta rencana kerja 2026 di bidang penanganan bencana.
Rapat yang dipimpin Ketua Tim Pengawas Bencana DPR RI, Dr. H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.R., turut dihadiri perwakilan BNPB, BASARNAS, Kementerian PU, Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Baznas, TNI, dan Polri.
Faisal menjelaskan, Indonesia memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap berbagai bencana karena berada di pertemuan tiga lempeng aktif dunia dengan 13 segmen megathrust yang sebagian belum melepaskan energi tektonik.
“Ini berarti potensi gempa besar masih mungkin terjadi kapan saja,” ujarnya.
BACA JUGA: BMKG Imbau Respons Cepat Pemda Tindaklanjuti Peringatan Cuaca Ekstrem
Sepanjang 2025, BMKG mencatat 850 kali gempa yang dirasakan masyarakat. Cuaca ekstrem juga mendominasi kejadian bencana, dengan 65 persen berupa hujan lebat dan 27 persen angin kencang. Jawa Barat menjadi wilayah dengan frekuensi tertinggi untuk puting beliung dan hujan es.
BACA JUGA: BMKG Ingatkan Parigi Moutong Waspadai Gempa Akibat Aktivitas Sesar Aktif
Selain itu, potensi kekeringan dan penurunan kualitas udara juga meningkat. Berdasarkan pemantauan PM2.5 di 27 lokasi, DKI Jakarta tercatat mengalami sekitar 100 hari dengan kualitas udara tidak sehat sepanjang 2024.
Sebagai lembaga yang berperan di hulu sistem penanganan bencana, BMKG memperkuat kemampuan deteksi dan prediksi melalui pengadaan radar cuaca, radar maritim, serta sistem pengolahan data berbasis High Performance Computing (HPC).
Beberapa proyek strategis tengah berjalan, antara lain pembangunan radar cuaca di Muara Tewe dan tiga radar maritim di Medan, Batam, dan Padang melalui skema SBSN.
Selain itu, Maritime Meteorological System II (MMS II) hasil kerja sama dengan Prancis akan memperkuat sistem meteorologi maritim.
BMKG juga mengembangkan Indonesia Disaster Resilience Initiatives Project (IDRIP) bersama BNPB yang mempercepat penyampaian peringatan dini tsunami dari lima menit menjadi tiga menit.
Kemudian, BMKG melaksanakan 52 hari Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sepanjang 2025. Program ini berhasil meningkatkan curah hujan hingga 73 persen di Sumatera dan Kalimantan Selatan, serta menurunkan curah hujan 37 persen di kawasan Jabodetabek.
Ia lantas menekankan, mitigasi bencana tidak hanya bersifat struktural. Tetapi, juga harus diimbangi dengan peningkatan literasi masyarakat. Melalui program Sekolah Lapang Iklim (SLI), Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN), Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami (SLG), serta BMKG Goes to School, lebih dari 6.000 peserta di seluruh Indonesia telah mengikuti pelatihan literasi kebencanaan sepanjang 2025.
“Edukasi publik adalah kunci kesiapsiagaan. Kami ingin masyarakat memahami risiko dan tahu cara bertindak saat bencana terjadi,” katanya.
Ia menambahkan, anggaran BMKG tahun 2026 akan difokuskan pada peningkatan layanan berbasis data, penguatan sistem peringatan multi-bahaya, serta perluasan jejaring radar dan sensor di wilayah rawan bencana.
Sehingga, diharapkan dukungan DPR dan seluruh mitra kerja agar BMKG terus memberikan kinerja terbaik demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“BMKG berkomitmen menjaga ketahanan Indonesia melalui inovasi teknologi dan kolaborasi lintas lembaga agar setiap peringatan dini sampai tepat waktu kepada masyarakat,” tandasnya.
Laporan : Multazam
