JURNAL LENTERA, JAKARTA – Usai meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kali kelima dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mendapat apresiasi dari DPR RI melalui Komisi V.
Bahkan, Komisi V DPR RI menyatakan siap untuk memperjuangkan anggaran Kemendes PDTT yang dipimpin Abdul Halim Iskandar agar dinaikan untuk program prioritas nasional dan berbasis masyarakat.
Menurut Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, prestasi yang telah diraih oleh Kemendes PDTT perlu mendapat apresiasi.
“Komisi V DPR RI mengapresiasi Kemendes PDTT atas capaian opini WTP Semester I Tahun 2022. Kami bersama Kemendes PDTT akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program yang menjadi prioritas nasional dan berbasis masyarakat,” ujar Ridwan saat membacakan hasil kesimpulan rapat kerja bersama Kemendes PDTT di Senayan, Selasa, 30 Mei 2023.
BACA JUGA: Temui Wapres, Asosiasi Penambak Udang Keluhkan soal Perizinan
Namun, ia mengingatkan pihak Kemendes PDTT agar segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK. Sekaligus mengambil langkah-langkah preventif, agar beberapa temuan masa lampau tidak terulang kembali.
BACA JUGA: Penyumbang Inflasi Bulanan Secara Nasional Menurut Kemendagri
Apalagi, berdasarkan laporan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, terdapat 34 rekomendasi dan 10 yang sempat menjadi temuan BPK. Tetapi, hal itu mayoritas telah berhasil diselesaikan berdasarkan arahan BPK.
Selain itu, pihaknya juga meminta Kemendes PDTT, agar meningkatkan capaian serapan APBN di tahun anggaran 2023, yang hingga Mei baru menyentuh 28,80 persen dan realisasi fisik 30,20 persen.
Sementara itu, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Komisi V DPR RI karena selama ini dinilai mendukung kerja-kerja pihaknya.
“Sehingga kinerja kita terus terkontrol dan itu menjadi motivasi tersendiri bagi kami untuk semakin meningkatkan prestasi kinerja,” ujarnya.
Diketahui, pagu kebutuhan Rp4,7 triliun dengan pagu indikatif hanya Rp2,7 triliun juga menjadi sorotan para Anggota Komisi V DPR RI karena masih ada selisih senilai Rp1,9 triliun.
Laporan : Roy Lasakka Mardani/**
Respon (3)