JURNAL LENTERA, JAKARTA – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang ditetapkan Komisi V DPR RI senilai Rp125,2 triliun, Kamis, 8 September 2022.
Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dalam pelaksanaan program belanja infrastruktur di 2023, pihaknya fokus pada penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang dibangun. Dimana, pekerjaan tersebut mengoptimalkan infastruktur yang sudah terbangun melalui pendekatan operasi, pemeliharaan, optimalisasi, dan rehabilitasi (OPOR).
“Sesuai yang disampaikan Presiden Joko Widodo, kegiatan pembangunan infrastruktur pada 2023, tetap menjadi prioritas utama dan diharapkan dapat diselesaikan seluruhnya di 2024,” ujar Menteri Basuki dalam keterangan persnya.
Pagu anggaran Kementerian PUPR di 2023, diperuntukan bagi kegiatan bidang sumber daya air sebesar Rp41,9 triliun, meliputi penyelesaian pembangunan bendungan. Dimana 13 bendungan diantaranya ditargetkan selesai di 2023, seperti Keureuto dan Rukoh di Aceh, Lau Simeme di Sumatera Utara (Sumut), Karian di Banten serta Cipanas, dan Leuwikeris di Jawa Barat (Jabar).
Selain itu Kementerian PUPR juga melanjutkan pembangunan jaringan irigasi seluas 6.900 hektare, yakni daerah irigasi Lematang di Sumatera Selatan dan daerah irigasi Baliase di Sulawesi Selatan, dan daerah irigasi lainnya yang airnya dilayani dari bendungan-bendungan.
Selain pembangunan, juga dilakukan rehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas
98.700 hektar, diantaranya di daerah irigasi Komering di Sumatera Selatan, daerah irigasi Rentang, daerah irigasi Lakbok Selatan di Jawa Barat, daerah irigasi di Cihaur, daerah irigasi Logung di Jawa Tengah, daerah irigasi Mrican di Jawa Timur, daerah irigasi Pakacangan di Kalimantan Selatan, daerah irigasi Saddang di Sulawesi Selatan.
BACA JUGA: Karyasiswa Kementerian PUPR Tempuh Pendidikan Lanjutan
Khusus kegiatan prioritas pada bidang jalan dan jembatan sebesar Rp49,3 triliun. Pada 2023, ditargetkan pembangunan jalan nasional sepanjang 489,1 kilo meter dan pembangunan/duplikasi jembatan sepanjang 10,3 kilo meter, antara lain ruas Geumpang-Pameue di Aceh), Lahewa Afulu-Bts Nias di Sumatera Utara, dan Teluk Tapang-Bunga Tanjung di Sumatera Barat.
Dalam rangka OPOR, di bidang jalan dan jembatan di 2023, dilaksanakan preservasi rutin jalan nasional sepanjang 47.763 kilo meter, jembatan nasional sepanjang 510 kilo meter, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 3.340,3 kilo meter serta
preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 30,4 kilo meter, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan sepanjang 2,2 kilo meter, diantaranya flyover Sekip Ujung
di Sumatera Selatan, Gelumbang di Sumatera Selatan, dan Aloha di Jawa Timur, revitalisasi drainase
dan jembatan gantung serta padat karya.
BACA JUGA: Target Kementerian PUPR Selesaikan 13 Bendungan di 2023
Selanjutnya di bidang permukiman di 2023, sebesar Rp25 triliun untuk pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas 2.206 liter/detik, Optimalisasi SPAM
sebanyak 680 Sambungan Rumah (SR), SPAM Berbasis
Masyarakat sebanyak 276.000 SR, Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan layanan 16.600 Kartu Keluarga (KK), Sistem Pengelolaan Persampahan dengan layanan 26.500 KK dan Sanitasi Berbasis
Masyarakat dengan layanan 93.720 KK.
Selanjutnya juga dilakukan penataan permukiman kumuh perkotaan yang ditangani secara terpadu seluas 306,90 ha, lenataan kawasan strategis
pariwisata nasional (KSPN) dan kegiatan strategis lainnya seluas 430 ha, pembangunan
infrastruktur permukiman berbasis masyarakat melalui program PISEW di 1.340 Kecamatan, penyelenggaraan bangunan gedung seluas 10.750 m2, penataan bangunan dan lingkungan di 20 kawasan, rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah/madrasah/PTN, rehabilitasi dan renovasi pasar serta pembangunan prasarana olahraga.
“Kemudian di bidang perumahan anggaran sebesar Rp6,9 triliun untuk pembangunan 3.535 unit rumah susun, 26.260 unit rumah khusus, 27,825 dukungan PSU, dan 145.000 unit bantuan rumah swadaya. Tidak kalah penting, kegiatan padat karya tunai untuk membuka lapangan kerja di desa, pada 2023, dialokasikan sebesar Rp14,98 triliun dengan target serapan tenaga kerja 743 ribu orang,” tandasnya.
Sumber : Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR
Respon (2)